Dalam Kepka 401.1/2025, Rp8.000 dan Rp10.000 berstatus acuan dasar yang boleh lebih atau kurang. Dalam Kepka 63539/2026, dan tetap dalam 63551/2026, kedua angka itu menjadi batas maksimal biaya bahan baku per penerima per hari pelayanan efektif bagi SPPG Aglomerasi. Menu dan belanja harus disusun agar rata-rata biaya per porsi tidak melewati batas tersebut.
Satu kata berubah dari "acuan" menjadi "batas", dan dari situ cara menyusun menu ikut bergeser. Selisih kecil yang dulu masih bisa dimaklumi kini perlu penjelasan, apalagi biaya riil harus disertai bukti yang sah.
Acuan dan batas maksimal
| 401.1 | 63539 dan 63551 | |
|---|---|---|
| Balita, PAUD/TK/RA, SD/MI kelas 1 sampai 3 | Rp8.000, acuan dasar, boleh lebih atau kurang | Rp8.000, batas maksimal per hari pelayanan efektif |
| Kelompok lain | Rp10.000, acuan dasar | Rp10.000, batas maksimal |
Angka dasarnya sama. Yang berubah adalah statusnya. Kepka 401.1 juga mengenal paket rata-rata Rp15.000 per penerima, atau Rp13.000 untuk kelompok kecil, yang mencakup bahan baku, operasional, dan insentif fasilitas. Paket itu tidak ada lagi di 63539. Yang ada hanya dua batas terpisah, yaitu bahan baku Rp8.000 atau Rp10.000 dan operasional Rp3.000.
Cara menyusun RAB menurut 63539
Menurut 63539, RAB disusun berdasarkan kebutuhan riil dalam batas bab III. Estimasi bahan baku diambil dari menu siklus 20 hari. Harga satuan memakai HET atau HAP, dan jika tidak tersedia, SPPG wajib melakukan survei mingguan minimal pada tiga penyedia. Formatnya Lampiran III, dan hasil evaluasi pemanfaatan dana setahun sebelumnya ikut dipertimbangkan. Ketentuan ini tetap dalam 63551.
Rencana belanja sudah sesuai pagu?
Masukkan jumlah dan harga bahan di tatagizi.id. Kalkulator HPS menghitung total serta biaya per porsi untuk Anda periksa.
Wilayah mahal dan angka kemahalan
Untuk wilayah yang harganya jauh di atas rata-rata, 63539 dan 63551 menyediakan Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP). Angka 1,00 berarti biaya satu porsi setara acuan nasional, dan makin tinggi angkanya makin besar penyesuaian yang wajar. Sebagai contoh dalam naskah, DKI Jakarta berindeks 1,29 dan Papua Pegunungan 2,00. Dengan acuan harga porsian nasional Rp15.000, simulasi di naskah menunjukkan biaya per porsi di Papua Pegunungan bisa mencapai Rp29.927.
Perlu dicatat, batas Rp8.000 dan Rp10.000 belum termasuk angka kemahalan. Dokumen pembanding menganjurkan empat langkah bagi SPPG di wilayah mahal: menyusun RAB dasar lebih dulu, menandai komponen yang terpengaruh, mencari IKHP kabupaten atau kota pada Lampiran XII, dan melampirkan rujukan saat mengajukan. Keputusan akhir tetap pada KPPG dan BGN, bukan hitungan SPPG sendiri.
Dampak pada menu harian
Menu perlu dicek terhadap total belanja, tidak hanya terhadap selera penerima. Rata-rata biaya per porsi harus berada di bawah batas, sementara kandungan gizinya tetap harus mencukupi. Dua tuntutan itu sering berbenturan ketika harga protein naik. Di lapangan, BGN pernah menutup sementara puluhan SPPG karena menu dinilai tidak sesuai anggaran (Suara Surabaya), sehingga kesesuaian menu dengan batas biaya bukan hanya urusan administrasi.
Apakah gizi menu sudah sesuai kebutuhan?
Isi gramasi bahan di tatagizi.id untuk melihat estimasi zat gizi per porsi dan membandingkannya dengan target AKG penerima.
Urutan kerja yang lebih tertib
Pertama, menu harian disusun per kelompok pangan di Siklus Menu, disalin dari tanggal lain bila perlu, dan menu andalan disimpan di Bank Menu. Kedua, barang, jumlah, dan harga satuan diisi di Kalkulator HPS. Barang dikelompokkan dalam tujuh kategori, total belanja dan rata-rata biaya per porsi langsung dibandingkan dengan anggaran, dan harga yang jauh di atas kebiasaan SPPG itu sendiri diberi penanda. Ketiga, gramasi diisi di Gizi & AKG untuk melihat estimasi gizi per porsi terhadap target AKG penerima.
Saran harga di Kalkulator HPS berasal dari riwayat akun pengguna sendiri dan bukan harga pasar real-time. Estimasi gizi memakai database bahan di aplikasi, bukan hasil uji laboratorium, dan tidak menggantikan penilaian ahli gizi. Daftar belanja di aplikasi juga tidak berarti pesanan sudah dikirim ke pemasok.
Rujukan halaman untuk tabel di atas ada pada bagian D dokumen pembanding di Kumpulan Regulasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah batas Rp8.000 berlaku untuk SPPG di luar Aglomerasi? SPPG di luar Aglomerasi masih merujuk Kepka 401.1. Jenis SPPG dapat dicek lebih dulu pada artikel mana juknis yang berlaku.
Bolehkah bahan baku bersubsidi dipakai untuk menekan biaya? Tidak. SPHP, Minyakita, dan gas melon 3 kg dilarang sebagai bahan baku.
Apakah biaya riil boleh melebihi Rp8.000 jika ada buktinya? Tidak untuk SPPG Aglomerasi. Dalam 63539, biaya riil harus disertai bukti sah dan tetap dalam batas maksimal. Penyesuaian hanya dimungkinkan lewat angka kemahalan untuk wilayah yang tercantum.
Mengapa menu siklus 20 hari yang dipakai? Karena 63539 menyebut estimasi bahan baku dalam RAB diambil dari menu siklus 20 hari, sejalan dengan contoh RAB 20 hari kerja.
Sumber
- Kepka BGN 401.1/2025, 63539/2026, dan 63551/2026
- Suara Surabaya
