Daftar Regulasi MBG dan SPPG yang Berlaku 2026

Mengapa daftar seperti ini perlu ada

Aturan Program Makan Bergizi Gratis tersebar di banyak tempat. Ada Peraturan Presiden, ada Peraturan Badan Gizi Nasional, ada Keputusan Kepala BGN, ada Keputusan Deputi, dan ada Surat Edaran yang terbit hampir setiap bulan. Sebagian mencabut yang lain, sebagian hanya mengubah satu pasal, dan sebagian lagi hanya berlaku untuk satu tahun anggaran.

Akibatnya mudah ditebak: banyak pengelola SPPG masih memakai salinan petunjuk teknis yang sudah dicabut dua kali, karena berkas itulah yang beredar di grup pesan sejak dapurnya berdiri.

Daftar di bawah ini disusun dari arsip yang kami rawat: 62 dokumen yang masih berlaku dan 7 yang sudah tidak, per 23 Agustus 2026. Pengelompokannya mengikuti pekerjaan sehari-hari SPPG, bukan urutan nomor.

Satu hal perlu jelas sejak awal. Kami mengumpulkan dan merawat arsipnya, bukan menerbitkan aturannya, dan kami juga tidak berwenang menyatakan sebuah aturan berlaku atau tidak. Status dalam daftar ini kami baca dari dokumen resmi penerbitnya, terutama dari pasal pencabutan pada bagian penutup. Untuk keperluan yang mengikat secara hukum, rujuklah terbitan resmi instansi yang menerbitkannya.

Cara membaca urutan kekuatannya

Bila dua aturan tampak berbeda isinya, yang dipakai adalah yang lebih tinggi kedudukannya. Urutannya dari atas ke bawah:

Satu hal yang menghemat banyak salah paham: penomoran surat edaran berjalan pada lebih dari satu seri, sehingga nomor yang sama dapat muncul untuk dua dokumen berbeda pada tahun yang sama. Karena itu biasakan menyebut judulnya, bukan hanya nomornya, saat berkomunikasi dengan tim atau pengawas.

Payung utama penyelenggaraan

Juknis yang berlaku untuk tahun anggaran 2026 justru bernomor tahun 2025. Nomor tahun pada sebuah keputusan menunjuk kapan ia ditetapkan, bukan periode yang diaturnya. Kekeliruan membaca hal ini adalah sebab paling umum orang mengira juknisnya sudah kedaluwarsa.

Keamanan pangan dan mutu

Gizi, menu, dan susu

Dua yang terakhir bukan aturan MBG, tetapi keduanyalah yang dipakai untuk menilai apakah sebuah menu memenuhi sasaran gizinya. Cara memakainya dibahas terpisah di cara menghitung kandungan gizi dan AKG porsi MBG.

Pemantauan dan pengawasan

Kelompok inilah yang menjadi dasar kunjungan pemeriksaan ke dapur. Apa saja yang biasanya diminta saat kunjungan dirinci di mengapa SPPG disuspend BGN.

Lingkungan, limbah, dan sisa pangan

Dua aturan ini yang membuat instalasi pengolahan air limbah menjadi syarat operasional, bukan pelengkap.

Distribusi dan sasaran penerima

Kalender operasional

Kelompok inilah yang menentukan hari mana dapur memasak dan hari mana tidak, sehingga ia langsung memengaruhi perhitungan porsi serta hari kerja tim.

Kemitraan dan pendirian SPPG

Pengadaan dan pelibatan usaha lokal

Keuangan, rekening, dan pajak

Sumber daya manusia dan insentif

Tata kelola internal BGN

Kelompok ini mengatur kelembagaan Badan Gizi Nasional sendiri: organisasi, kepegawaian, naskah dinas, logo, dan pengawasan internal. Pengelola SPPG jarang memerlukannya sehari-hari, tetapi dokumen-dokumen ini kerap muncul ketika menelusuri dasar hukum sebuah keputusan.

Yang termasuk di dalamnya: Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta perubahannya lewat Peraturan BGN Nomor 8 Tahun 2026, Peraturan BGN Nomor 9 Tahun 2026 tentang organisasi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, Peraturan BGN Nomor 1 sampai 4 Tahun 2025 tentang pembentukan produk hukum, pengawasan intern, layanan informasi publik, dan tunjangan kinerja, Peraturan BGN Nomor 2 dan 3 Tahun 2026 tentang zona integritas dan bantuan hukum, Peraturan BGN Nomor 3 sampai 5 Tahun 2024 tentang logo, tata naskah dinas, dan pakaian dinas, Keputusan Kepala BGN Nomor 20, 220.1, 56.3, 49, dan 50 Tahun 2025, Keputusan Kepala BGN Nomor 63428 Tahun 2026 tentang penegakan disiplin ASN, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 43 Tahun 2025, Surat Edaran Nomor 4 dan 7 Tahun 2026 tentang jam kerja Ramadan dan pengendalian gratifikasi, Perpres Nomor 74 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja pegawai BGN, Buku Saku Cuti PPPK terbitan BKN, serta Keputusan Menteri Pertahanan tentang penetapan anggota komponen cadangan.

Tujuh aturan yang sudah tidak berlaku

Bagian ini yang paling sering dibutuhkan, karena salinan lama masih beredar luas.

Perhatikan tiga baris pertama. Petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG berganti empat kali berturut-turut: Keputusan Deputi Nomor 1, lalu Nomor 63, lalu Nomor 244, dan berakhir pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 yang sekarang berlaku sebagai juknis Tahun Anggaran 2026.

Bila di komputer dapur Anda masih tersimpan berkas juknis bernomor 63 atau 244, berkas itu sudah dua sampai tiga tingkat tertinggal.

Cara memastikan sebuah aturan masih berlaku

Tiga langkah berikut cukup untuk kebanyakan kasus:

Pertama, periksa apakah ada aturan lebih baru dengan judul yang mirip. Judul yang nyaris identik biasanya menandakan penggantian, seperti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang digantikan Nomor 15 Tahun 2026.

Kedua, baca bagian penutup dokumennya. Aturan yang mencabut aturan lain hampir selalu menyebutkannya secara eksplisit di pasal terakhir.

Ketiga, perhatikan tahun anggarannya. Petunjuk teknis yang menyebut Tahun Anggaran 2025 di judulnya tidak lagi menjadi pegangan untuk kegiatan tahun 2026.

Menyimpan aturan supaya mudah dicari

Semua dokumen dalam daftar ini kami rawat di modul Kumpulan Regulasi tatagizi.id, lengkap dengan berkas aslinya, status berlaku, dan penanda aturan mana yang mencabut aturan mana. Pencariannya berdasarkan kata kunci dan penyaringan kategori, sehingga aturan tentang limbah atau tentang susu ditemukan tanpa membuka dokumen satu per satu.

Untuk pertanyaan yang jawabannya tersebar di beberapa dokumen, AI Operasional SPPG dapat merangkumkannya beserta rujukan dokumennya.

Supaya tidak salah paham: tatagizi.id adalah aplikasi web independen untuk operasional internal SPPG, bukan situs resmi Badan Gizi Nasional. Daftar ini disusun dari dokumen yang kami kumpulkan dan kami perbarui secara berkala. Untuk keperluan yang mengikat secara hukum, pastikan Anda merujuk pada terbitan resmi instansi penerbitnya.