Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63551 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis

Apa yang diubah oleh Keputusan Kepala BGN 63551 Tahun 2026?

Aturan ini mengubah sebagian Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada SPPG Aglomerasi. Yang diubah bukan seluruh juknis, melainkan beberapa ketentuan: cara menghitung insentif penanggung jawab kelompok sasaran non-peserta didik, penegasan batas biaya operasional terhadap gaji pengawas, tabel kebutuhan relawan, sebutan bagi pejabat yang memberi persetujuan di SPPG, serta jumlah lampiran formulir. Selebihnya, ketentuan lama tetap dipakai.

Bagaimana insentif penanggung jawab kelompok sasaran non-peserta didik dihitung?

Insentif kini ditetapkan per SPPG per hari pelayanan efektif, bukan lagi dikalikan jumlah penerima manfaat per orang. Besarannya bertingkat mengikuti jumlah penerima manfaat yang dilayani SPPG, lalu dibagikan secara proporsional kepada tiap kader atau pendamping menurut jumlah orang yang benar-benar didampinginya. Pemberiannya tetap dibatasi agar tidak melampaui pagu per penerima manfaat dan tetap memperhatikan batas jumlah pendampingan per orang.

Apakah gaji pengawas termasuk dalam batas biaya operasional?

Tidak. Batas biaya operasional per penerima manfaat per hari pelayanan efektif ditegaskan tidak mencakup gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Penegasan ini penting karena batas tersebut dipakai untuk mengukur kebutuhan operasional SPPG, sementara gaji pengawas mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pegawai. Perubahan ini menjawab kebiasaan menghitung gaji pengawas di dalam pagu operasional.

Bagaimana batas biaya bahan baku dibedakan menurut kelompok penerima manfaat?

Batas biaya bahan baku dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok anak usia dini dan kelas awal sekolah mendapat batas yang lebih rendah, sedangkan kelompok kelas lanjut, pendidik, tenaga kependidikan, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapat batas yang lebih tinggi. Biaya yang dicatat adalah biaya riil dengan bukti yang sah, dan pemanfaatannya boleh saling menggantikan sepanjang akumulasinya tidak melewati batas.

Bagaimana jumlah relawan SPPG ditentukan?

Jumlah relawan dalam tabel adalah alternatif hasil perhitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat, bukan angka wajib. Setiap SPPG dapat menyesuaikan jumlah dan pola kerja relawan, termasuk memakai sistem bergilir, sesuai kebutuhan operasional. Syaratnya, kualitas pelayanan tetap terjaga dan kebutuhan biaya tidak melampaui batas biaya operasional yang ditetapkan.

Apa yang berlaku bagi pembayaran yang sudah dilaksanakan sebelum aturan ini berlaku?

Pembiayaan dan pembayaran yang sudah dilaksanakan berdasarkan juknis sebelumnya dinyatakan tetap sah. Penyelesaiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan diulang menurut aturan baru. Dengan begitu, SPPG yang telanjur membayar insentif atau biaya operasional dengan cara lama tidak perlu menarik atau membetulkan pembayaran yang sudah terjadi.

Bagaimana perlakuan wilayah dengan harga jauh di atas acuan nasional?

Wilayah dengan harga bahan, jasa, dan transportasi yang jauh lebih tinggi dapat memakai Indeks Kemahalan Harga Porsian sebagai dasar penyesuaian rencana anggaran biaya. Indeks ini membandingkan biaya penyediaan satu porsi di suatu wilayah terhadap biaya satuan acuan, lalu dipakai untuk menghitung ulang komponen bahan baku dan operasional agar anggaran sesuai kondisi lapangan dan tidak merugikan pelaksana di daerah mahal.