Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga

Apa itu Tim Pendamping Keluarga?

Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok kader pendamping keluarga yang bekerja bersama secara sinergis di tingkat desa dan kelurahan. Mereka menjalankan pendampingan keluarga dalam program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Kader Pendamping Keluarga adalah tenaga yang berhadapan langsung dengan keluarga, sedangkan Penyuluh KB dan PLKB adalah aparatur sipil negara yang mendampingi serta memfasilitasi kerja tim. Tim dibentuk mengikuti batas desa atau kelurahan setempat.

Apa tugas dan fungsi Tim Pendamping Keluarga?

Tugas utamanya mendukung pemberdayaan masyarakat dalam program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana di desa atau kelurahan. Untuk itu tim mengoordinasikan kegiatan secara rutin, memetakan sasaran pendampingan, memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kegiatan, serta mengumpulkan hasil laporan dan pemantauan. Kader Pendamping Keluarga menjalankan bagian yang paling dekat dengan warga: komunikasi, informasi, dan edukasi, pemantauan, serta fasilitasi pelayanan dan rujukan. Seluruh tugas itu dijalankan dalam koordinasi dengan Penyuluh KB dan PLKB.

Program pokok apa saja yang dijalankan?

Ada empat program pokok: pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, penyelenggaraan keluarga berencana, dan pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Rinciannya meliputi pendataan keluarga, pemetaan sasaran, penyuluhan kependudukan, sampai pendampingan pasangan usia subur dan fasilitasi rujukan keluarga berencana. Pada program stunting, tim memetakan keluarga berisiko, mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, serta memberi edukasi pola konsumsi pangan sehat dan gizi seimbang. Tim juga memfasilitasi distribusi dan edukasi makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran itu.

Siapa yang membentuk dan boleh menjadi pengurus?

Tim dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan bersama masyarakat, difasilitasi Penyuluh KB dan PLKB, dan berkedudukan di desa atau kelurahan setempat. Kepengurusan hanya terdiri atas ketua dan anggota, dengan ketua merangkap anggota dan anggota adalah Kader Pendamping Keluarga. Syaratnya berdomisili di wilayah itu dan diusulkan rukun warga, sehat jasmani dan rohani, bisa membaca dan menulis, bersedia bekerja bersama masyarakat, punya kemauan belajar, memahami program kependudukan dan keluarga berencana, serta mampu mengoperasikan gawai. Ketua dipilih lewat musyawarah desa atau kelurahan yang dihadiri perwakilan rukun warga dan tokoh masyarakat.

Bagaimana pengurus ditetapkan, diberi insentif, dan berhenti?

Kepengurusan ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau keputusan lurah, sesuai tempat kedudukannya. Kader menerima surat tugas, dan tim dapat diberi insentif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kepengurusan dibatasi. Pengurus berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah tempat tinggal, tidak lagi memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap, atau menjadi pengurus partai politik. Aturan ini tidak menetapkan besaran insentif, jadi angka dan sumber dananya mengikuti ketentuan lain yang berlaku.

Siapa yang membina dan mengawasi?

Pembinaan berjenjang. Menteri/Kepala membina kebijakan nasional dan membina tim. Kepala perwakilan BKKBN provinsi bersama kepala dinas provinsi yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pembinaan teknis dan penguatan kelembagaan. Penyuluh KB dan PLKB membina penyelenggaraan peran dan tugas tim, sedangkan kepala desa atau lurah membina kader di wilayahnya. Cakupan pembinaan meliputi fasilitasi dukungan kebijakan, penyusunan strategi pencapaian sasaran, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta bimbingan, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan dijalankan Menteri/Kepala terhadap tim dan kepala desa atau lurah terhadap pelayanan tim.

Bagaimana pelaporan dan pendanaannya?

Pelaporan berjalan berjenjang: kader melapor kepada ketua tim, lalu ketua melapor kepada kepala desa atau lurah dan kepada Penyuluh KB atau PLKB. Laporan disusun rutin dan bisa diminta sewaktu-waktu bila diperlukan. Pendanaan tim bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini juga meminta penyesuaian kelembagaan, keanggotaan, dan nomenklatur institusi masyarakat desa atau kota, serta menyatakan aturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.