Gaji Pengawas Keuangan dan Pengawas Gizi yang bukan ASN tetap tercantum dalam rincian biaya operasional pada formulir proposal Kepka 63551/2026, tepatnya BAB V urutan 17, dan dibayarkan rutin di awal bulan. Yang berubah, gaji itu dinyatakan tidak termasuk dalam batas biaya operasional Rp3.000 per penerima per hari, dan contoh Berita Acara Gaji Pengawas tidak lagi menjadi lampiran. Jadi kabar bahwa gaji pengawas "tidak lagi dari operasional" belum sepenuhnya tepat.
Sejak 2 November 2026, dua kabar beredar bersamaan di antara pengelola SPPG. Pertama, batas biaya operasional Rp3.000 per penerima kini "tidak termasuk gaji" pengawas. Kedua, contoh Berita Acara Gaji Pengawas hilang dari lampiran. Dua kabar itu mudah disambung menjadi kesimpulan bahwa gaji Pengawas Keuangan dan Pengawas Gizi tidak lagi dibayar dari biaya operasional. Artikel ini membaca langsung bunyi naskah 63551 untuk melihat apa yang benar-benar berubah.
Apa yang tertulis di naskah
| Soal | Bunyi naskah 63551 | Rujukan |
|---|---|---|
| Batas Rp3.000 | Batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima per hari pelayanan efektif tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan | hlm. 23 |
| Pembayaran gaji | Dalam paragraf penggunaan biaya operasional, gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang belum PPPK dibayarkan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku | hlm. 24 |
| Formulir proposal | Rincian biaya operasional (BAB V) urutan 17 memuat Pembayaran Gaji Non-ASN untuk Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan, diberikan rutin di awal bulan (minggu pertama) | hlm. 47 sampai 49 |
| Jaminan sosial | Rincian biaya operasional urutan 4 memuat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi relawan, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan selama belum menjadi PPPK | hlm. 47 |
| SPPG berhenti sementara | Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan termasuk biaya tetap riil yang boleh dibayar dari sisa saldo VA | hlm. 37 sampai 38 |
| Berita Acara Gaji | Contoh Berita Acara tidak lagi menjadi lampiran | Lampiran XVII 63539, tidak ada di 63551 |
Jawaban singkat, apa yang berubah dan apa yang tetap
Yang berubah ada tiga. Gaji pengawas tidak dihitung dalam batas Rp3.000, jadi batas itu kini hanya menampung komponen lain seperti insentif relawan, utilitas, BBM, dan perlengkapan. Syarat kehadiran dan Berita Acara untuk gaji tidak disebut lagi, dan contoh gaji Rp5.000.000 per orang hilang. Lampiran XVII, contoh Berita Acara Gaji Pengawas, ikut dihapus.
Yang tetap juga ada empat. Gaji pengawas non-ASN masih menjadi satu baris tersendiri dalam rincian biaya operasional di proposal. Pembayarannya tetap rutin di awal bulan. Gaji itu tetap boleh dibayar saat SPPG berhenti sementara. Dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengawas selama belum PPPK tetap tercantum di rincian yang sama.
Rencana belanja sudah sesuai pagu?
Masukkan jumlah dan harga bahan di tatagizi.id. Kalkulator HPS menghitung total serta biaya per porsi untuk Anda periksa.
Perbandingan tiga naskah
| Naskah | Perlakuan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan non-PPPK |
|---|---|
| Kepka 401.1 | Talangan biaya operasional, tanpa angka |
| Kepka 63539 | Biaya tetap prioritas, berdasarkan kehadiran dan Berita Acara, dengan contoh Rp5.000.000 per orang |
| Kepka 63551 | Dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, di luar batas Rp3.000, tanpa syarat Berita Acara dan tanpa contoh |
Dampaknya pada RAB
Sebagai contoh hitungan, SPPG dengan 1.500 penerima memiliki batas biaya operasional Rp4.500.000 per hari untuk komponen yang dihitung dalam batas. Menurut bunyi naskah, gaji pengawas non-ASN dicatat pada baris tersendiri dan tidak mengurangi batas itu. Dengan begitu ruang untuk relawan, BBM, gas, dan air tidak lagi tergerus gaji, tetapi total pengeluaran SPPG tetap perlu dicatat lengkap di RAB.
Naskah tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana gaji non-ASN diperlakukan dalam perhitungan pagu secara keseluruhan, dan tidak merinci tata cara pembayarannya. Dua hal itu sebaiknya ditanyakan kepada KPPG sebelum menyusun RAB bulan berikutnya. Contoh hitungan di atas ilustrasi aritmetika, bukan data SPPG tertentu.
Apakah gizi menu sudah sesuai kebutuhan?
Isi gramasi bahan di tatagizi.id untuk melihat estimasi zat gizi per porsi dan membandingkannya dengan target AKG penerima.
Mengapa kabar gaji sempat simpang siur
Ada dua sumber kebingungan. Pertama, isu keterlambatan gaji petugas yang belum berstatus PPPK sempat ramai di media sosial, dan BGN menjawabnya dengan menyebut penyesuaian administrasi masih berlangsung (JPNN). Kedua, BGN menegaskan hanya kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang masuk skema PPPK (Tirto). Karena status pengawas berbeda-beda, pengaturan gaji dalam juknis hanya menyebut yang belum PPPK atau yang bukan ASN.
Lampiran juknis yang ikut berubah
Kepka 63551 mengurangi lampiran dari 17 menjadi 15. Tiga format tidak lagi disertakan.
| Format | Di 63539 | Di 63551 |
|---|---|---|
| Kuitansi Penerimaan Dana | Lampiran XI (hlm. 130 dan 131) | Tidak ada. Langkah kuitansi dihapus dari urutan pencairan, dan nomor XI dipakai untuk format pemasok |
| Berita Acara Gaji Pengawas | Lampiran XVII (hlm. 163) | Tidak ada. Syarat Berita Acara untuk gaji pengawas juga dihapus |
| Daftar Nominatif Insentif Relawan | Sub-lampiran X.h | Tidak ada. Kuitansi pembayaran bergeser ke X.h |
Nomor lampiran sesudahnya bergeser: pemasok XII menjadi XI, IKHP XIII menjadi XII, insentif kader XIV menjadi XIII, insentif sekolah XV menjadi XIV, dan nota pesanan XVI menjadi XV. Pengajuan pencairan dana kini lewat Rencana Penarikan Dana, sedangkan langkah kuitansi Lampiran XI dan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang ditandatangani KPA dihapus (hlm. 37). Peta lampiran lengkap tiga naskah ada pada bagian I dokumen pembanding di Kumpulan Regulasi.
Ceklis untuk Pengawas Keuangan
- Baris gaji pengawas non-ASN dicatat terpisah di RAB (urutan 17), tidak dimasukkan ke batas Rp3.000.
- Jaminan sosial ketenagakerjaan pengawas yang belum PPPK tetap dicatat di rincian biaya operasional (urutan 4).
- Tata cara dan sumber pembayaran gaji dikonfirmasi kepada KPPG.
- Rujukan lampiran memakai nomor baru, dan format insentif kader memakai Lampiran XIII.
- Pencairan memakai Rencana Penarikan Dana.
- Tanggal pembayaran sebelum dan sesudah 2 November 2026 dipisah di arsip.
Menyiapkan berkas lebih ringkas
Master Data di tatagizi.id menyimpan identitas SPPG, tarif porsi, dan jumlah penerima, sehingga batas operasional harian dan bulanan terhitung otomatis sebagai pembanding. Fitur ini tidak menghitung gaji pengawas dan tidak menilai pos pembayarannya. Pembuat Dokumen menyediakan Surat Resmi, Berita Acara, Nota Pesanan Bahan Pangan (PO), Serah Terima MBG, dan BAST batch, dengan kop dan identitas SPPG yang terisi dari Master Data, draf tersimpan otomatis, dan nomor terbit saat difinalisasi. Pembuat Dokumen tidak menjamin hasilnya otomatis sesuai format lampiran juknis tertentu, sehingga susunan akhir tetap perlu dicocokkan dengan naskah resmi. Untuk rujukan formulir, lemari SOP menyimpan SOP dan formulir yang dapat dicari menurut kategori kerja.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah gaji Pengawas Keuangan dan Pengawas Gizi tidak lagi dari biaya operasional? Belum tentu begitu. Gaji non-ASN tetap tercantum sebagai urutan 17 dalam rincian biaya operasional di formulir proposal 63551, dan dibayarkan rutin di awal bulan. Yang berubah, gaji itu tidak dihitung dalam batas Rp3.000 per penerima per hari.
Apakah gaji pengawas masuk batas Rp3.000? Tidak. Batas maksimal biaya operasional Rp3.000 dinyatakan tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan (hlm. 23).
Kapan gaji pengawas dibayarkan? Menurut formulir proposal, diberikan rutin di awal bulan, yaitu minggu pertama, kepada pengawas yang bukan ASN.
Apakah Berita Acara gaji masih diperlukan? Contoh Berita Acara Gaji Pengawas tidak lagi menjadi lampiran, dan syarat Berita Acara untuk gaji pengawas tidak disebut dalam 63551. Kebutuhan dokumen pendukung pembayaran sebaiknya dikonfirmasi kepada KPPG.
Apakah gaji tetap dibayar saat SPPG berhenti sementara? Ya. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan termasuk biaya tetap riil yang boleh dibayar dari sisa saldo VA saat SPPG berhenti sementara karena bencana, libur, pembelajaran jarak jauh, atau suspend (hlm. 37 sampai 38).
Bagaimana dengan pengawas yang sudah PPPK? Rincian dalam formulir proposal hanya menyebut pengawas yang bukan ASN. Pengaturan gaji pengawas berstatus PPPK mengikuti ketentuan kepegawaian dan tidak dibahas dalam juknis pembiayaan ini.
Apakah kuitansi pembayaran ikut hilang? Tidak. Kuitansi tanda terima dan kuitansi pembayaran tetap ada di Lampiran X.g dan X.h. Yang hilang adalah Kuitansi Penerimaan Dana (Lampiran XI) pada urutan pencairan.
