Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63551 Tahun 2026 mulai berlaku pada 2 November 2026. Aturan ini mengubah sebagian juknis pembiayaan SPPG Aglomerasi, yaitu Kepka 63539/2026. Batas biaya bahan baku Rp8.000 dan Rp10.000 serta batas biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat tidak berubah. Yang berubah adalah hitungan insentif, gaji pengawas, kuota gas dan air, sewa kendaraan, tata cara pencairan, dan jumlah lampiran.
Di sejumlah grup pengelola SPPG, kabar tentang aturan ini beredar dalam satu kalimat, yaitu angka tidak berubah. Kalimat itu benar, tetapi belum cukup untuk menyusun RAB atau laporan bulan ini. Perubahan yang memengaruhi pekerjaan dapur justru ada di bagian lain, dan sebagian besar tidak tampak jika hanya membaca ringkasan berita.
Hanya tiga diktum
Kepka 63551 hanya memuat tiga diktum. Diktum pertama menetapkan perubahan atas 63539. Diktum kedua menyatakan pembiayaan dan pembayaran yang sudah dilaksanakan berdasarkan 63539 tetap sah. Diktum ketiga menetapkan aturan berlaku mulai 2 November 2026 (hlm. 3 sampai 5). Naskahnya ditetapkan di Jakarta pada 29 Oktober 2026.
Keputusan ini bukan juknis baru. Ketentuan 63539 yang tidak diubah masih berlaku, sehingga 63551 tidak dapat dibaca sendirian. Karena itu daftar perubahan di bawah baru bermakna jika disandingkan dengan isi 63539.
Enam perubahan yang paling terasa di dapur
| Hal | Sebelumnya (63539) | Sekarang (63551) | Rujukan |
|---|---|---|---|
| Sebutan jabatan | Pengawas SPPG | Kepala SPPG, pegawai BGN yang mengawasi dan memberi persetujuan | hlm. 9 dan 22 |
| Batas operasional Rp3.000 | Tanpa pengecualian | Tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan | hlm. 23 |
| Gaji pengawas | Berdasarkan kehadiran dan dilampiri Berita Acara | Yang belum PPPK dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa syarat Berita Acara | hlm. 24 |
| Insentif penanggung jawab 3B | Rp1.000 per penerima per hari | Tabel enam tingkat per SPPG menurut total penerima 3B, dengan pagu Rp1.000 dikali jumlah penerima 3B | hlm. 23 dan 24 |
| Gas dan air galon | Kuota 0,025 kg gas per penerima, 10 sampai 30 galon air | Tanpa tabel, batasnya kebutuhan operasional yang wajar | hlm. 23, 24, 28, 49 |
| Sewa kendaraan distribusi | Biaya operasional | Beban mitra lewat cost sharing, kecuali angkutan laut atau sungai | hlm. 28 |
Satu catatan untuk baris kedua dan ketiga. Pernyataan bahwa gaji pengawas tidak termasuk batas Rp3.000 tidak berarti gaji itu dihapus atau keluar dari rincian biaya operasional. Formulir proposal 63551 tetap memuat Pembayaran Gaji Non-ASN untuk Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan pada urutan 17 rincian biaya operasional. Jawaban lengkapnya ada di artikel Gaji pengawas tidak lagi dari biaya operasional?.
Bingung menerapkan juknis di dapur?
Tanyakan kebutuhan operasional SPPG lewat AI di tatagizi.id. Jawabannya berbasis pengetahuan yang dikurasi.
Sepuluh perubahan lainnya
Sepuluh butir berikut lebih sepi, tetapi tidak kalah berpengaruh bagi pekerjaan administrasi.
- Bentuk dokumen. Kepka 63551 hanya mengubah dan tidak mengulang diktum pedoman atau pencabutan materi yang sama.
- Pembayaran lama. Pembiayaan dan pembayaran yang sudah berjalan berdasarkan 63539 sebelum 2 November 2026 tetap sah.
- Dasar hukum. Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, serta BUMDes masuk sebagai dasar mengingat.
- Istilah wilayah. Butir ruang lingkup dan judul bab IV memakai istilah Indeks Kemahalan Harga Porsian, bukan lagi Indeks Kemahalan Wilayah.
- Konflik kepentingan. Risiko prioritas ketujuh kini merujuk Peraturan BGN Nomor 8 Tahun 2025. Infografik delapan risiko sudah ada di 63539, jadi yang berubah hanya rujukan dan tata letaknya.
- Relawan. Tabel kebutuhan relawan berubah dari rentang menjadi angka tunggal (lihat artikel Relawan SPPG wajib dikurangi?).
- Biaya saat berhenti sementara. Daftar biaya tetap dirinci dan pemicunya diperluas hingga bencana, libur, dan pembelajaran jarak jauh.
- Pencairan. Pengajuan SPP kini memakai Rencana Penarikan Dana, sedangkan langkah kuitansi Lampiran XI dan Surat Keputusan Penerima Bantuan dihapus.
- Lampiran. Jumlahnya turun dari 17 menjadi 15 dan nomor sesudahnya bergeser.
- Format insentif kader. Lampiran XIII kini terdiri atas dua bagian, yaitu perhitungan per SPPG dan pembagian per kader.
Yang tidak berubah
Batas bahan baku Rp8.000 dan Rp10.000, batas operasional Rp3.000, HET beras premium untuk tiga zona, stok cadangan paling banyak 2,5 persen, larangan SPHP, Minyakita, dan gas 3 kg, batas konsumsi 4 jam, radius layanan 30 menit, serta mekanisme indeks kemahalan tidak diubah. Dengan kata lain, perubahan 63551 menyentuh cara menghitung insentif, gaji, kuota, dan format, bukan angka pagu dasarnya.
Dokumen aturan yang dibutuhkan sulit ditemukan?
Cari regulasi di tatagizi.id berdasarkan kata kunci, topik, atau jenis dokumen, lalu baca ringkasannya sebelum membuka naskah.
Cari regulasiMasuk untuk membuka naskah dokumen yang tersedia.Dokumen pembanding tiga naskah
Untuk memudahkan pengelola SPPG, tatagizi.id menyusun dokumen pembanding yang menyandingkan Kepka 401.1, 63539, dan 63551 dalam satu berkas, lengkap dengan nomor halaman fisik tiap naskah.
Perbandingan Juknis MBG Kepka BGN 401.1, 63539, dan 63551
35 halaman, keadaan per 2 November 2026. Dapat dibuka dan diunduh di Kumpulan Regulasi: /regulasi/perbandingan-juknis-mbg-kepka-bgn-401-1-63539-dan-63551
Dokumen itu merupakan analisis tim tatagizi.id dan bukan tafsir resmi BGN. Yang mengikat tetap naskah aslinya, dan ketiga naskahnya tersedia di katalog yang sama.
Enam hal yang perlu disesuaikan SPPG
Pertama, sebutan "Pengawas SPPG" diganti menjadi "Kepala SPPG" di proposal, RAB, laporan, dan perjanjian kerja sama. Pastikan yang dimaksud adalah pegawai BGN, bukan pengelola dapur seperti pada 401.1.
Kedua, insentif 3B dihitung ulang. Seluruh penerima 3B di semua posyandu dijumlahkan lebih dulu untuk mencari tingkat tabel. Nilai tingkat itu dibagi total penerima 3B sehingga diperoleh nilai per porsi, lalu dikalikan jumlah penerima di tiap posyandu. Caranya dibahas lengkap di artikel Cara menghitung insentif kader 3B.
Ketiga, kuota gas, air, dan sewa kendaraan dicabut dari RAB. Sebagai gantinya dipakai kebutuhan riil yang wajar dalam pagu Rp3.000, sedangkan sewa kendaraan dan kelebihan lain disiapkan sebagai cost sharing mitra.
Keempat, ketentuan gaji pengawas diperiksa ulang. Naskah menyatakan batas Rp3.000 tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan, tetapi gaji non-ASN tetap tercantum sebagai urutan 17 dalam rincian biaya operasional di proposal. Tata cara pembayarannya sebaiknya ditanyakan kepada KPPG sebelum menyusun RAB.
Kelima, nomor lampiran diperbarui. Kuitansi penerimaan dana, daftar nominatif insentif relawan, dan Berita Acara gaji pengawas tidak ada lagi.
Keenam, tanggal pembayaran dicatat. Pembayaran sebelum 2 November 2026 mengikuti 63539, sesudahnya mengikuti 63551, dan bukti tanggal perlu disimpan untuk menghindari perbedaan tafsir.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah angka Rp8.000 dan Rp10.000 berubah? Tidak. Batas bahan baku per penerima per hari pelayanan efektif tetap, begitu pula batas operasional Rp3.000.
Apakah 63551 berlaku untuk semua SPPG? Tidak. Kepka 63539 dan 63551 mengatur SPPG Aglomerasi. SPPG di luar itu tetap merujuk Kepka 401.1. Penjelasannya ada di artikel Tiga juknis MBG beredar sekaligus.
Sejak kapan aturan ini berlaku? Sejak 2 November 2026. Pembayaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap sah dalam Diktum KEDUA.
Apakah gaji pengawas masih termasuk pagu Rp3.000? Menurut 63551 hlm. 23, batas Rp3.000 tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Itu tidak berarti gaji dihapus. Hlm. 24 menyatakan gaji yang belum PPPK dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan formulir proposal masih memuatnya pada urutan 17 rincian biaya operasional.
Apakah SPPG perlu mengajukan ulang proposal? Naskah 63551 tidak memuat kewajiban itu. Proposal tetap diajukan setahun sekali sebelum SPPG beroperasi, sebagaimana 63539. Kepastian teknisnya dikonfirmasi kepada KPPG.
Sumber
- Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 (naskah di Kumpulan Regulasi) dan Nomor 63539 Tahun 2026
