BGN menegaskan SPPG tidak wajib mengurangi jumlah relawan. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyampaikan pada 5 November 2026 bahwa angka kebutuhan relawan dalam juknis, mulai 15 sampai 47 orang per hari menurut jumlah penerima manfaat, hanya acuan dan bukan batas maksimal. Mitra boleh mempekerjakan lebih banyak relawan selama biaya operasional tidak melebihi Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Kekhawatiran muncul setelah tabel kebutuhan relawan dalam Kepka 63551 dibaca sebagai batas yang harus dipatuhi. Jawaban BGN datang cepat, dan isinya meredakan sebagian besar kekhawatiran itu. Meski begitu, ada beberapa hal yang tetap perlu dipahami agar pengelola tidak salah hitung.
Apa isi tabel relawan?
| Jumlah penerima manfaat | Acuan relawan per hari |
|---|---|
| 3.000 atau lebih | 47 |
| 2.500 sampai 2.999 | 42 |
| 2.000 sampai 2.499 | 33 |
| 1.500 sampai 1.999 | 24 |
| 1.000 sampai 1.499 | 15 |
Dalam 63539 (Tabel 2), tabel yang sama berbentuk rentang, misalnya 33 sampai 42 untuk 2.000 sampai 2.499 penerima, dan baris teratas bertanda "batas maksimal". Dalam 63551 (hlm. 26 dan 27, Tabel 3), rentang itu menjadi angka tunggal dan keterangan "batas maksimal" hilang. Angka tunggal tanpa keterangan itulah yang mudah terbaca sebagai kewajiban.
Apa kata BGN?
Menurut Infopublik (6 November 2026), BGN menyebut tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Tabel itu hanya alternatif perhitungan kebutuhan. BGN juga menyarankan sistem pergiliran jadwal (shifting) sesuai kebutuhan layanan harian. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta pengelola tidak memberhentikan relawan ketika jumlah penerima manfaat turun (Jawa Pos).
Dokumen pembanding mencatat hal yang sama pada tabel angka tiga arah: pengelola boleh mengatur jumlah dan pola kerja bergilir sepanjang tidak melampaui pagu. Tabel itu dapat dibuka di Kumpulan Regulasi.
Masih menghitung slip relawan satu per satu?
Atur data relawan dan insentif per divisi di tatagizi.id, lalu periksa hasil perhitungannya sebelum mengunduh slip.
Bagaimana menghitung pagu Rp3.000
Pagu operasional dihitung per penerima manfaat per hari pelayanan efektif. Sebagai contoh hitungan, SPPG dengan 1.500 penerima memiliki batas total biaya operasional Rp4.500.000 per hari. Dari angka itu dibayar honor relawan, BBM, gas, air, dan biaya operasional lain. Tambahan relawan masih aman selama totalnya tidak melewati batas tersebut. Naskah 63551 (hlm. 23) menyatakan batas Rp3.000 tidak termasuk gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Itu tidak berarti gaji dihapus, karena gaji non-ASN tetap tercantum pada urutan 17 rincian biaya operasional di proposal.
Contoh lain, SPPG dengan 2.000 penerima memiliki batas Rp6.000.000 per hari. Jika acuan relawannya 33 orang dan pengelola memakai 36 orang, biaya tiga relawan tambahan itu harus muat dalam sisa pagu setelah BBM, gas, air, dan biaya lain dihitung. Angka ini ilustrasi aritmetika dan bukan data SPPG tertentu.
Soal honor relawan
Dalam 401.1, honor relawan Rp100.000 sampai Rp200.000 per hari pelayanan operasional efektif, sedangkan satpam dihitung tujuh hari. Dalam 63539, nominal honor tidak disebut dan yang dihitung hanya hari pelayanan efektif. Dalam 63551, Daftar Nominatif Insentif Relawan di Lampiran X dihapus. Karena naskah tidak lagi memuat nominal, penentuan honor mengikuti kebijakan mitra selama biaya operasional total tetap di bawah pagu.
Pekerjaan terlewat karena catatan terpencar?
Simpan agenda, pengingat, dan catatan harian di tatagizi.id agar rencana kerja berikutnya lebih mudah dipantau.
Pergiliran sebagai jalan tengah
Pergiliran memungkinkan jumlah relawan per hari mengikuti acuan tanpa memberhentikan siapa pun. Misalnya 60 relawan terbagi dalam jadwal sehingga setiap hari hadir sekitar 47 orang. Di tatagizi.id, Insentif Relawan menyusun slip insentif relawan per divisi tiap dua minggu untuk dicetak, sedangkan Catat PM menyimpan jumlah penerima setiap hari sehingga pagu hari itu bisa dibandingkan dengan biaya relawan yang benar-benar keluar. Fitur ini tidak menilai apakah jumlah relawan sudah tepat dan tidak mencatat honor satu per satu di luar slip.
Di Master Data tatagizi.id, jumlah penerima manfaat dan tarif disimpan sehingga anggaran operasional harian dan bulanan terhitung otomatis.
Status relawan
BGN menegaskan hanya kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang masuk skema PPPK, sedangkan relawan berstatus partisipatif (Tirto). Soal perlindungan, di Surabaya dilaporkan penandatanganan perjanjian jaminan kesehatan bagi tenaga relawan SPPG pada Mei 2026 (RRI). Perlindungan semacam ini bergantung pada kerja sama daerah dan bukan ketentuan dalam juknis pembiayaan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah relawan bisa diangkat menjadi PPPK? Tidak. BGN menyebut hanya kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang masuk skema PPPK, sedangkan relawan berstatus partisipatif (Tirto).
Bagaimana jika penerima manfaat berkurang? BGN meminta pengelola tidak memberhentikan relawan karena alasan itu. Pengaturan jadwal bergilir menjadi pilihan yang disarankan.
Apakah tabel relawan berlaku untuk SPPG di bawah 1.000 penerima? Tabel dimulai dari 1.000 penerima, sejalan dengan cakupan 63539 dan 63551 untuk SPPG Aglomerasi. Untuk SPPG lain, rujukannya 401.1, yang memakai angka 30, 35, 40, dan 47 menurut jumlah penerima.
Apakah honor relawan masih Rp100.000 sampai Rp200.000? Angka itu tercantum dalam 401.1. Naskah 63539 dan 63551 tidak lagi menyebut nominalnya.
Sumber
- Infopublik, 6 November 2026
- Metro TV
- Jawa Pos
- Tirto
- RRI
- Kepka BGN 63551/2026 hlm. 23, 26, 27 dan Kepka 63539/2026
