Aturan Pemerintah Pusat
Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan aturan menteri yang menjadi dasar atau rujukan program Makan Bergizi Gratis. Isinya antara lain pangan dan keamanan pangan, tata kelola penyelenggaraan MBG, angka kecukupan gizi, pengolahan air limbah domestik, dan tunjangan kinerja pegawai BGN.
Daftar Aturan Pemerintah Pusat
Diperbarui 14 Okt 2026BerlakuArsip
Mau cari aturan tentang apa?
7 aturanJenis dokumen
Geser ke samping untuk jenis lain
7 dokumen ditampilkan
Wajib diikuti, masih berlaku
7- Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBGPerpres No. 115 · Presiden Republik Indonesia · 2025Tata Kelola MBGAturan Pemerintah PusatPerpres ini mengatur tata kelola penyelenggaraan MBG, dari perencanaan dan pelaksanaan di dapur SPPG sampai pendanaan dan pengawasannya.Berlaku
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik serta Pengelolaan Sampah dari Usaha dan/atau Kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan GiziKepmen LH No. 2760 · Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia · 2025Keamanan Pangan & SanitasiAturan Pemerintah PusatAturan ini mewajibkan setiap SPPG mengolah air limbah dapur dan mengelola sampah lewat tahapan resmi, sampai pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup.Berlaku
- Perpres Nomor 74 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BGNPerpres No. 74 · Presiden Republik Indonesia · 2025SDM & KepegawaianAturan Pemerintah PusatPerpres ini mengatur tunjangan kinerja bulanan bagi pegawai di lingkungan BGN, termasuk empat kondisi yang membuat pegawai kehilangan haknya.Berlaku
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP-1893-M-XII-2024 tentang Penetapan Anggota Komponen Cadangan Matra Darat Tahun Anggaran 2024Kepmenhan No. KEP/1893/M/XII/2024 · Kementerian Pertahanan Republik Indonesia · 2024SDM & KepegawaianAturan Pemerintah PusatKeputusan ini menetapkan nama resmi ratusan anggota Komponen Cadangan Matra Darat 2024, dan puluhan di antaranya bergelar sarjana atau magister ilmu gizi.Berlaku
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan PanganPP No. 86 · Presiden Republik Indonesia · 2019Keamanan Pangan & SanitasiAturan Pemerintah PusatPP ini menetapkan kewajiban sanitasi, batas bahan tambahan, dan pengawasan pangan olahan; SPPG yang melanggarnya bisa kena sanksi administratif.Berlaku
- Permenkes Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang DianjurkanPermenkes No. 28 tahun 2019 · Kementerian Kesehatan · 2019Gizi, Menu & BahanAturan Pemerintah PusatPermenkes ini menetapkan angka kecukupan gizi resmi per kelompok umur, salah satu acuan menghitung kebutuhan pangan institusi seperti SPPG.Berlaku
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganUU No. 18 · Presiden Republik Indonesia · 2012Tata Kelola MBGAturan Pemerintah PusatUU ini jadi dasar hukum tertinggi soal keamanan, ketersediaan, dan pengawasan pangan nasional, dan pelaku usaha yang melanggarnya bisa terancam pidana.Berlaku
Coba alur kerjanya
Rapikan operasional SPPG sejak pekerjaan dimulai.
Coba alur dari Master Data sampai dokumen tanpa biaya, lalu nilai sendiri apakah cocok untuk SPPG Anda.