Juknis & Pedoman
Petunjuk teknis dan pedoman menjelaskan cara menjalankan suatu aturan, dan sebagian besar ditetapkan lewat keputusan Kepala atau Deputi BGN. Isinya antara lain tata kelola penyelenggaraan MBG, pemilihan mitra atau yayasan, rekening dan pembiayaan SPPG, standar dan distribusi susu, pemantauan dan pengawasan, serta pengenaan sanksi pada SPPG.
Daftar Juknis & Pedoman
Diperbarui 17 Okt 2026BerlakuArsip
Mau cari aturan tentang apa?
13 aturanJenis dokumen
Geser ke samping untuk jenis lain
13 dokumen ditampilkan
Wajib diikuti, masih berlaku
13- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi GratisKeputusan Kepala BGN No. 63539 · Badan Gizi Nasional · 2026Keuangan & InsentifJuknis & PedomanSPPG Aglomerasi kini punya juknis pembiayaan sendiri, dari batas belanja bahan baku per penerima manfaat sampai biaya yang tetap dibayar saat dapur dihentikan.Berlaku
- Petunjuk Teknis Kepka 63539 Tahun 2026 tentang Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi GratisKeputusan Kepala BGN No. 63539 · Badan Gizi Nasional · 2026Keuangan & InsentifJuknis & PedomanJuknis Kepka 63539 untuk SPPG Aglomerasi yang langsung dimulai dari isinya, dari batas belanja bahan baku sampai format laporan dana yang wajib diisi.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63486 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan GiziKeputusan Kepala BGN No. 63486 · Badan Gizi Nasional · 2026Pengawasan & SanksiJuknis & PedomanAda tahapan resmi sebelum SPPG kena sanksi pemberhentian operasional, mulai dari teguran tertulis sampai siapa yang berwenang memutuskan.Berlaku
- Keputusan Kepala BGN Nomor 63428 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BGNKeputusan Kepala BGN No. 63428 · Badan Gizi Nasional · 2026SDM & KepegawaianJuknis & PedomanKalau Kepala SPPG atau staf ASN BGN lain melanggar disiplin, pedoman ini menentukan siapa yang berwenang menghukum dan levelnya naik untuk pelanggaran berulang.Berlaku
- Keputusan Kepala BGN Nomor 63426.2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan, dan Distribusi Susu pada MBGKeputusan Kepala BGN No. 63426.2 · Badan Gizi Nasional · 2026Gizi, Menu & BahanJuknis & PedomanStandar mutu, kemasan, dan cara olah susu untuk Program MBG diatur ulang di petunjuk teknis ini, lengkap dengan SOP pengolahan susu pasteurisasi di dapur SPPG.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63421 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil Tahun Anggaran 2026Keputusan Kepala BGN No. 63421 · Badan Gizi Nasional · 2026Tata Kelola MBGJuknis & PedomanMekanisme pembayaran ke mitra pelaksana SPPG Wilayah Terpencil berubah, tapi sebagian SPPG yang sudah menerima pembayaran Tahap 1 masih memakai aturan lama.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026Kep. Kabadan Nomor 401.1 tahun 2025 · BGN · 2025Tata Kelola MBGJuknis & PedomanPetunjuk teknis utama Program MBG tahun anggaran 2026 ini menata ulang syarat penetapan lokasi SPPG dan penerima bantuan, dari kerangka pikir sampai evaluasi.Berlaku
- Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 005/05/02/SK.05/05/2025 tentang Pedoman Teknis Distribusi Makanan dan Edukasi Gizi pada Program Makan Bergizi Gratis bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita Non-PAUDKeputusan Deputi No. 005/05/02/SK.05/05/2025 · BGN - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola · 2025Operasional HarianJuknis & PedomanPaket MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dikirim lewat jalur yang beda dari sekolah, dan pedoman ini mengatur siapa yang bertanggung jawab di tiap titiknya.Berlaku
- Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengawasan Program Makan Bergizi GratisKeputusan Deputi No. 3 · BGN - Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan · 2025Pengawasan & SanksiJuknis & PedomanAturan main pengawas lapangan yang datang ke SPPG diatur di sini, termasuk apa yang wajib terjadi begitu mereka menemukan masalah.Berlaku
- Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 004/05/03/SK.04/02/2025 tentang Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan dan Distribusi Susu pada Program MBGKeputusan Deputi No. 004/05/03/SK.04/02/2025 · BGN - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola · 2025Gizi, Menu & BahanJuknis & PedomanStandar mutu susu yang wajib dipenuhi SPPG beda untuk tiap jenjang dan untuk ibu hamil, dan petunjuk teknis ini merincinya per jenis susu.Berlaku
- Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 003/05/03/SK.03/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Rekening SPPG dan Penggunaan Dana Makan Bergizi GratisKeputusan Deputi No. 003/05/03/SK.03/01/2025 · BGN - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola · 2025Keuangan & InsentifJuknis & PedomanSyarat pembuatan rekening SPPG dan sumber dana operasional di luar APBN, termasuk dana talangan yayasan dan CSR, dirinci di petunjuk teknis ini.Berlaku
- Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 001/05/03/SK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra/Yayasan dalam Pengelolaan SPPG pada Program Makan Bergizi GratisKeputusan Deputi No. 001/05/03/SK.01/11/2024 · BGN - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola · 2024Tata Kelola MBGJuknis & PedomanAlur pemilihan mitra atau yayasan pengelola SPPG diatur di sini, termasuk batas jumlah SPPG yang boleh dipegang satu yayasan.Berlaku
- Keputusan Kepala BGN Nomor 17.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Verifikasi Calon SPPG dan Penempatan SPPI BGNKep. Kepala BGN No. 17.1 · Badan Gizi Nasional · 2024Tata Kelola MBGJuknis & PedomanSyarat bangunan dan peralatan yang wajib lolos verifikasi sebelum sebuah lokasi bisa ditetapkan jadi SPPG dijelaskan di pedoman ini.Berlaku
Coba alur kerjanya
Rapikan operasional SPPG sejak pekerjaan dimulai.
Coba alur dari Master Data sampai dokumen tanpa biaya, lalu nilai sendiri apakah cocok untuk SPPG Anda.