Keputusan BGN
Keputusan yang ditetapkan Kepala, Deputi, atau Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional untuk hal yang lebih khusus. Isinya antara lain besaran insentif SPPG, hari dan jam kerja SPPG, penanggung jawab pengawasan wilayah, tim penyelesaian pengaduan, serta urusan internal BGN seperti peta jabatan dan layanan informasi publik.
Daftar Keputusan BGN
Diperbarui 17 Okt 2026BerlakuArsip
Mau cari aturan tentang apa?
13 aturanJenis dokumen
Geser ke samping untuk jenis lain
13 dokumen ditampilkan
Wajib diikuti, masih berlaku
13- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63527 Tahun 2026 tentang Besaran Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan GiziKeputusan Kepala BGN No. 63527 · Badan Gizi Nasional · 2026Keuangan & InsentifKeputusan BGNBGN menetapkan besaran insentif SPPG per penerima manfaat per hari, cara menghitungnya, dan satu kejadian yang membuat insentif itu tidak dibayar.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63522 Tahun 2026 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Pelaporan dan Pengaduan Program Makan Bergizi GratisKeputusan Kepala BGN No. 63522 · Badan Gizi Nasional · 2026Pengawasan & SanksiKeputusan BGNTim baru BGN bisa merekomendasikan pemberhentian operasional SPPG kalau pengaduan yang masuk terbukti serius, dan laporannya bisa datang dari media sosial.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63502.1 Tahun 2026 tentang Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi GratisKeputusan Kepala BGN No. 63502.1 · Badan Gizi Nasional · 2026Operasional HarianKeputusan BGNJam kerja Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan kini diatur resmi dalam dua sesi harian, dan absensinya masuk penilaian kinerja.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63490 Tahun 2026 tentang Penetapan Penanggung Jawab Pengawasan Wilayah Penyelenggaraan Program Makan Bergizi GratisKeputusan Kepala BGN No. 63490 · Badan Gizi Nasional · 2026Pengawasan & SanksiKeputusan BGNSetiap provinsi kini punya pejabat BGN yang jadi penanggung jawab pengawasan MBG, dari pejabat pimpinan tinggi madya sampai pratama.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 220.1 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Gizi NasionalKeputusan Kepala BGN No. 220.1 · Badan Gizi Nasional · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNBGN berjanji siap menerima sanksi atau kompensasi kalau layanannya sendiri melenceng dari standar yang ditetapkan.Berlaku
- Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Nomor 43 Tahun 2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi NasionalKeputusan Sestama BGN No. 43 · BGN - Sekretaris Utama · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNKeputusan ini menunjuk tim resmi Badan Gizi Nasional yang melayani permintaan informasi publik, dari koordinator sampai pembagian tugas tiap anggota.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 56.3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Gizi NasionalKeputusan Kepala BGN No. 56.3 · Badan Gizi Nasional · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNStruktur PPID BGN kini resmi berjenjang, dari Pembina di level Kepala BGN sampai Pejabat Pelaksana di tiap biro dan direktorat.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Logo Sarjana Penggerak Pembangunan IndonesiaKeputusan Kepala BGN No. 49 · Badan Gizi Nasional · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNLogo SPPI kini punya arti resmi tiap elemennya, dan pemakaiannya di luar pendidikan dan pelatihan wajib izin tertulis Kepala BGN.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pakaian Pendidikan dan Pelatihan serta Atribut Sarjana Penggerak Pembangunan IndonesiaKeputusan Kepala BGN No. 50 · Badan Gizi Nasional · 2025SDM & KepegawaianKeputusan BGNPeserta pendidikan SPPI wajib pakai seragam resmi berbeda tiap hari selama masa pendidikan, dan pengadaannya ditanggung anggaran BGN.Berlaku
- Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Platform Tauwas Care di Lingkungan Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Tahun 2025Keputusan Deputi No. 4 · BGN - Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan · 2025Pengawasan & SanksiKeputusan BGNPlatform Tauwas Care punya tim pengelola berjenjang, dari pengarah pusat sampai koordinator tiga wilayah yang memantau pelaporan SPPG se-Indonesia.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 44.1 Tahun 2025 tentang Kode Etik Personel di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Gizi NasionalKeputusan Kepala BGN No. 44.1 · Badan Gizi Nasional · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNPersonel UKPBJ BGN dilarang menerima gratifikasi atau membocorkan dokumen pengadaan, dengan sanksi berjenjang dari ringan sampai berat kalau melanggar.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Gizi NasionalKeputusan Kepala BGN No. 20 · Badan Gizi Nasional · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNPeta jabatan BGN mencakup delapan unit kerja, termasuk Kantor Pelayanan Gizi yang jadi mitra pengawasan SPPG sehari-hari.Berlaku
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 19.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Badan Gizi NasionalKeputusan Kepala BGN No. 19.1 · Badan Gizi Nasional · 2025Organisasi BGNKeputusan BGNKepala UKPBJ BGN berwenang membentuk dan membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan, serta menentukan siapa yang mengusulkan pemenang tender ke Pengguna Anggaran.Berlaku
Coba alur kerjanya
Rapikan operasional SPPG sejak pekerjaan dimulai.
Coba alur dari Master Data sampai dokumen tanpa biaya, lalu nilai sendiri apakah cocok untuk SPPG Anda.